Persiapan pelaksanaan Seminar dan Lokakarya di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan ini, mempunyai waktu yang cukup lama, yang tepatnya dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Desember 2008. Namun rencana sebelumnya akan dilaksanakan pada pertenganhan bulan Desember 2008. Berbagai alasan sehingaa pelaksanaan acara ini terlambat. Antara lain, karena audensi dengan pemerintah daerah Kab. Gowa, sangat berbelit-belit dan hasil keputusan kepastian rencana pelaksanaan kurang mendapat respon dan kepastian. Selain itu disposisi surat audensi untuk Bupati diserahkan kepada wakil Bupati yang begitu kurang berdaya untuk mengambil keputusan sepenuhnya.
Dari fenomena diatas dalam persiapan pelaksanaan Semiloka ini, ternyata belum semuanya Pemerintah Daerah (Pemda) memahami pentingnya sosialisasi wawasan kebangsaan dan pendidikan politik pada seluruh lapisan masyarakat. Kalau 10 Pemda, dan ada 2 saja pemda yang tidak begitu peduli terhadap pentingnya pematangan dan pemantapan wawasan kebangsaan ini, maka bagaimana wajah Indonesia di hari yang esok. Sungguh sangat memprihatinkan bangsa kita yang beridiologi pancasila. Saat ini sangat tidak mengherangkan kalau ada anak sekolah sampai Mahasiswa, PNS dan POLRI/TNI sudah tidak sempurna lagi menghapal Pancasila dan melagukan Indonesia Raya. Sedangkan kalau dulu, seakan-akan haram hukumnya kalau kita tidak sempurna menghafal Pancasila dan menyanyikan Indonesia Raya.
Disinilah yang membedakan keunggulan pada masa orde baru jika dibandingkan orde sekarang, tentang sosialisasi wawasan kebangsaan dan pendidikan Politik. Pada masa Orde Baru, sangat matang dan terencana tentang sosialisasi wawasan kebangsaan, jika dibandingkan sekarang yang sedikit menurung tentang sosialisasi wawasan kebangsaan.
Untuk selanjutnya, demi peningkatan efektifitasnya pemantapan sosialisasi kebangsaan, sangat penting bagi para Pemda setempat untuk merespon dan tidak boleh tidak untuk tidak kerjamasa dalam mensukseskan program Ditjen Kesbangpol Depdagri ini.
Oleh karena itu sosialisasi wawasan kebangsaan, untuk tahun berikutnya kami dari Lembaga Pengkajian Dan Pemberdayaan Potensi Daerah (LP3D) masih tetap mengharap peningkatan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik Departemen Dalam Negeri (Ditjen Kesbangpol Depdagri) sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih baik pada masa yang akan datang.
Dan sebagai suatu institusi dari pemerintah dan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maka kami harus menbuat laporan , sebagai bahan informasi untuk kepentingan instansi terkait dan masyarakat pada umumnya.
KESIMPULAN-KESIMPULAN
SISHANNEG BERSFT SEMESTA yg melibatkan slrh WN,
wilayah & SUMDANAS LAINNYA, disiapkan scr dini oleh
Pemerintah & diselenggarakan scr total, terpadu, terarah
dan berlanjut.
POTENSI DAERAH MERUPAKAN BAGIAN TAK TERPISAHKAN DARI POTENSI NASIONAL YG DAPAT DITINGKATKAN KEMAMPUANNYA UTK MENDUKUNG KEPT. HANNEG, MSL PERTAHANAN MERUP SALAH SATU URUSAN PEMERINTAHAN YG TDK DIOTONOMIKAN, TP JAK LOLA SUMBER DAYA NAS DI DAERAH a.l. DIATUR OLEH PEMDA (UU 32/2004 & UU 26/2007)
PERLU KOORDINASI DAN SINKRONISASI
PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI DAERAH
GUNA MEWUJUDKAN KEPTG KESEJAHTERAAN
DAN KEPENTINGAN PERTAHANAN
Sumber daya manusia yang memiliki kualitas intelektual yang baik, yang dilandasi dengan kesadaran kebangsaan dan bela negara yang tinggilah yang akan membawa bangsa ini menuju kejayaan sekaligus mewujudkan dau visi NKRI yaitu:
a. Mempertahankan dan menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia
b. Mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri dan sejahtera
Pemberdayaan potensi daerah untuk memperkuat ketahanan bangsa Indonesia, seharusnya melalui penguatan ekonomi rakyat pedesaan di daerah, agar dengan kesejahteraan yang memadai, tidak lagi menjadi beban pemerintah. Dengan demikian energi dan kapasitas pemerintah dapat difokuskan secara lebih kepada persaingan ekonomi global, dan tidak sekedar menjadi penonton dengn budaya konsumtif.
Berkaitan dengan pertahanan negara, harus disusun suatu sistem pertahanan yang tidak hanya bertumpu pada mobilisasi rakyat banyak, tetapi melalui wajib militer terencana. Karena peperangan masa depan sudah memasuki Generasi ke-4 dan ke-5 dimana aktor non-negara dan teknologi pemusnah menjadi kekuatan dominan, namun semua bangsa-bangsa beradab juga merasa perlu menghindari timbulnya kehancuran dunia sebagai akibat penyakit dan peperangan. Hal ini, seharusnya lebih membuka wawasan kita untuk mengadakan perubahan paradigma pertahanan negara dan kebangsaan yang demokratis
Pada pelaksanaan Seminar dan Lokakarya ini, tentunya hasil yang diharapkan, dapat kita wujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga cita-cita atas terwujudnya negara yang kuat dan kokoh atas pertahanan terhadap Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat membawa kita tingkat kemajuan yang lebih hari ini dibanding dari yang kemarin. Dan tak lupa pula saya sampaikan seluruh instansi yang terkait, atas nama pelaksana, mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, baik lansung maupun secara taklangsung, semoga Allah SWT akan dapat memberikan imbalan yang lebih banyak. Dan atas nama panitia pelaksana, kami memohon maaf atas segala kekurangan dan ketersinggungan dalam pelaksanaan ini.
